
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) mengusulkan agar kebijakan penanggulangan HIV di Indonesia lebih mengedepankan perspektif hak asasi manusia. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdampak mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.
Dalam sebuah pernyataan, Wamen HAM menekankan bahwa penanganan HIV tidak boleh hanya berfokus pada aspek medis semata, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak dasar penderitanya. Hal ini mencakup hak atas kesehatan, privasi, serta bebas dari stigma dan diskriminasi.
Kebijakan yang berperspektif HAM diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penderita HIV, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, pendekatan ini juga diyakini dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pengobatan HIV di Tanah Air.
Wamen HAM juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama mendukung penerapan kebijakan ini. Dengan kolaborasi yang kuat, target pengendalian HIV di Indonesia diharapkan dapat tercapai lebih cepat.