Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan suatu skema pembiayaan untuk daerah. Namun, langkah ini justru menuai kritik dari Bupati Siak, Alfedri. Ia mengaku bingung dan pusing karena kepala daerah diminta menambah utang baru di tengah kesulitan membayar utang yang sudah ada.
Dalam pernyataannya, Alfedri mengaku heran dengan tawaran tersebut. Menurutnya, alih-alih membantu meringankan beban utang, skema yang dirancang SMI justru membuat daerah semakin terjerat utang. “Lagi pusing bayar utang, kok malah disuruh utang lagi?” ujar Alfedri dengan nada kecewa.
Skema yang dimaksud adalah program pembiayaan investasi non-APBN melalui PT SMI. Pemerintah pusat berharap skema ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, para bupati menilai skema ini justru memberatkan karena bunganya tinggi dan tenor yang pendek.
Alfedri mengakui, banyak sekali daerah yang saat ini sudah tercekik utang. Jika ditambah lagi dengan skema SMI, para bupati khawatir daerahnya tidak akan sanggup membayar. “Kami minta agar skema ini ditinjau ulang. Jangan sampai daerah semakin terjerat utang,” ucapnya.
Skema SMI sebenarnya sudah digulirkan sejak lama dan sudah digunakan oleh beberapa daerah. Namun, banyak juga daerah yang mengeluh karena bunganya lebih tinggi dari bunga bank. Selain itu, proses pencairan yang lama juga menjadi kendala.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membela skema SMI. Ia menyebut skema ini justru untuk membantu daerah yang membutuhkan pembiayaan. “SMI sudah terbukti membantu daerah membangun infrastruktur tanpa harus bergantung pada APBN,” ujarnya.
Namun, para bupati tetap skeptis. Mereka meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang skema ini dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih murah. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi caranya jangan memberatkan rakyat,” tutup Alfedri.