
Rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kalimantan Timur akhirnya memasuki tahap paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kini tengah mematangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) serta skema pembiayaan yang akan digunakan.
Proses pembahasan ranperda ini berlangsung secara mendalam di tingkat legislatif. DPRD Kaltim berupaya memastikan bahwa aturan yang dihasilkan nantinya mampu menjamin hak-hak ODHIV secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut akses layanan kesehatan, tetapi juga aspek sosial dan perlindungan dari diskriminasi.
Dalam rapat paripurna yang digelar, anggota dewan menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Mereka menginginkan agar sumber dana untuk program HIV/AIDS tidak membebani anggaran daerah, namun tetap efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Ketua panitia khusus (pansus) ranperda HIV/AIDS DPRD Kaltim, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan, menyatakan bahwa pembahasan telah mencapai kesepakatan pada beberapa poin krusial. Di antaranya adalah mekanisme distribusi obat antiretroviral (ARV) dan dukungan psikososial bagi ODHIV.
Selain itu, ranperda ini juga mengatur tentang pencegahan penularan HIV, termasuk edukasi kepada masyarakat luas. DPRD berharap dengan adanya aturan ini, stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV dapat diminimalisir, sehingga mereka bisa hidup lebih produktif dan bermartabat.
Proses pengesahan ranperda masih berlanjut dan diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat. Setelah disahkan, peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif.