Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera membangun sistem penanganan HIV/AIDS yang berlandaskan hak asasi manusia. Langkah ini dinilai krusial untuk menghentikan stigma dan diskriminasi yang masih membelenggu Orang dengan HIV (ODHIV) di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kaltim menegaskan bahwa selama ini ODHIV kerap menghadapi perlakuan tidak adil, mulai dari lingkungan sosial hingga layanan kesehatan. Stigma negatif yang melekat justru menjadi penghalang utama dalam upaya pencegahan dan pengobatan HIV.
Menurut dewan, pendekatan berbasis HAM akan memastikan setiap ODHIV mendapatkan hak yang sama, termasuk akses terhadap informasi, pengobatan, dan dukungan psikososial tanpa adanya diskriminasi. Ekosistem penanggulangan yang inklusif ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak orang untuk melakukan tes HIV dan menjalani pengobatan secara terbuka.
DPRD Kaltim mendorong pemprov untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas ODHIV, tenaga kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, program penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga adil dan manusiawi.