Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penanganan HIV. Inisiatif ini mengedepankan pendekatan pembinaan dan kolaborasi sebagai strategi utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan virus tersebut.
Rancangan Perda ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, tenaga kesehatan, dan masyarakat, untuk bekerja sama secara sinergis. DPRD Makassar menekankan pentingnya peran aktif semua elemen dalam menekan angka penyebaran HIV serta memberikan dukungan yang tepat bagi para pengidap.
Dengan mengedepankan pembinaan, Perda ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan edukatif. Tujuannya adalah untuk mengurangi stigma negatif yang kerap melekat pada penderita HIV, sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikososial.
Kolaborasi antarinstansi, mulai dari dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas terdampak, menjadi kunci dalam implementasi peraturan ini nantinya. DPRD Makassar optimistis bahwa melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif, upaya penanggulangan HIV di Kota Makassar akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.