
Komisi IV DPRD Kota Kendari tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) untuk mengantisipasi penyimpangan seksual. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kendari, La Ode Muh. Rajab, mengatakan bahwa Perda ini penting untuk memberikan landasan hukum dalam menekan penyimpangan seksual yang berpotensi memperluas penularan HIV. “Kami tidak ingin kasus HIV terus bertambah. Perda ini akan mengatur secara spesifik tentang larangan dan sanksi bagi perilaku menyimpang,” ujarnya.
Selain itu, Rajab menjelaskan bahwa Perda ini akan mengedepankan aspek preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. DPRD juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk memastikan implementasi Perda berjalan efektif.
“Kami berharap Perda ini bisa menjadi payung hukum yang kuat dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif penyimpangan seksual,” tambah Rajab.