Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa tes HIV tidak boleh dijadikan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia dan untuk mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan kerja.
Menurut DPRD Kaltim, praktik mewajibkan tes HIV sebagai syarat kerja merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan diminta untuk menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap calon pekerja atau pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS.
Pernyataan ini juga menekankan pentingnya kesadaran akan hak-hak pekerja. DPRD Kaltim berharap agar semua perusahaan di wilayah Kalimantan Timur dapat mematuhi aturan dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan status kesehatan, khususnya terkait HIV.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan tanpa harus khawatir mengalami perlakuan tidak adil karena kondisi kesehatannya.