Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menggelar kegiatan uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Acara ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah preventif hingga pengobatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, akademisi, dan perwakilan komunitas, diajak untuk memberikan masukan terhadap draf peraturan yang akan menjadi landasan hukum dalam penanganan HIV/AIDS di wilayah Kaltim. Fokus utama dari Ranperda ini adalah memastikan akses layanan kesehatan yang merata, mengurangi stigma, serta meningkatkan kualitas hidup ODHIV.
Uji publik ini menjadi bagian dari proses legislasi yang transparan dan partisipatif. DPRD Kaltim berharap, melalui keterlibatan publik, Ranperda ini dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan, terutama dalam hal pencegahan penularan dan penyediaan obat antiretroviral. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memerangi epidemi HIV/AIDS.
Dengan adanya regulasi yang komprehensif, Kaltim berkomitmen untuk menjadi daerah yang responsif terhadap isu kesehatan masyarakat, khususnya dalam melindungi hak-hak ODHIV tanpa diskriminasi.