Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan virus HIV.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai pihak terkait seperti tenaga medis, akademisi, dan organisasi masyarakat turut memberikan masukan. Mereka berdiskusi mengenai isi raperda agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Uji publik ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang efektif dalam menekan angka penyebaran HIV di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim menyatakan bahwa raperda ini penting untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, termasuk bagi mereka yang terinfeksi HIV. Dengan adanya peraturan daerah, diharapkan stigma negatif terhadap penderita HIV bisa berkurang dan penanganan medis bisa lebih optimal.
Proses uji publik ini juga melibatkan sesi tanya jawab dan pengumpulan saran tertulis. Semua masukan akan ditampung dan dipertimbangkan sebelum raperda disahkan menjadi peraturan daerah yang mengikat.