Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 guna menangani permasalahan HIV/AIDS yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Anggota DPRD Kaltim menilai bahwa penanganan penyakit ini memerlukan komitmen finansial yang jelas dan terencana dari pemerintah daerah.
Anggaran Khusus untuk Penanggulangan HIV/AIDS
Menurut DPRD Kaltim, alokasi anggaran khusus akan memastikan program pencegahan, pengobatan, dan pendampingan bagi penderita HIV/AIDS berjalan optimal. Tanpa adanya pos anggaran yang jelas, upaya penanganan seringkali terhambat, baik dari segi ketersediaan obat maupun kegiatan edukasi kepada masyarakat.
DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan serta pembiayaan. Dengan begitu, penanganan HIV/AIDS dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
Langkah Strategis yang Diharapkan
Beberapa langkah strategis yang diharapkan dari alokasi anggaran tersebut antara lain:
- Pengadaan obat antiretroviral (ARV) yang cukup dan berkelanjutan.
- Peningkatan layanan konseling dan tes HIV secara gratis di fasilitas kesehatan.
- Program edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi stigma terhadap penderita HIV/AIDS.
- Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus HIV/AIDS.
DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan usulan ini agar target penurunan angka HIV/AIDS di Kalimantan Timur dapat tercapai pada tahun 2027.