Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke yang akan dibiayai melalui dana pinjaman. Menurut anggota dewan, skema pembiayaan utang dinilai kurang tepat dan berpotensi membebani keuangan daerah di masa depan.
Alasan Penolakan
Para wakil rakyat menilai bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut seharusnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah tersedia. Mereka khawatir jika menggunakan pinjaman, maka beban bunga dan cicilan akan mengganggu prioritas pembangunan lainnya.
“Kami lebih mendukung jika proyek ini didanai dari APBD murni atau melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga yang lebih menguntungkan,” ujar salah satu anggota DPRD. Selain itu, mereka juga mempertanyakan urgensi pembangunan rumah sakit spesialis tersebut dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Dampak Jika Tetap Dipaksakan
DPRD mengingatkan bahwa jika pemprov tetap memaksakan pinjaman, maka risiko gagal bayar bisa terjadi. Hal ini akan berdampak pada penurunan peringkat kredit daerah dan menghambat investasi di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah provinsi mengkaji ulang rencana tersebut dan mencari alternatif pendanaan yang lebih aman.
Sebagai informasi, rumah sakit jantung dan stroke ini direncanakan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga Bangka Belitung. Saat ini, pasien dengan penyakit jantung dan stroke sering harus dirujuk ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas.