Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah isu krusial dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024. Dua di antaranya yang menjadi perhatian utama adalah alokasi dana untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan penanganan kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut.
Anggaran TPG Jadi Fokus Utama
Anggota Komisi E DPRD Jatim menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan terkait alokasi anggaran TPG. Mereka meminta agar dana tersebut tidak hanya tercukupi, tetapi juga tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan di Jawa Timur. Komisi E akan terus mengawal agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan dalam penyaluran tunjangan profesi bagi para pendidik.
Penanganan HIV/AIDS Menjadi Sorotan
Selain TPG, isu kesehatan masyarakat khususnya penanganan HIV/AIDS juga menjadi sorotan. Komisi E mendesak Pemprov Jatim untuk memperkuat program pencegahan, deteksi dini, serta perawatan bagi penderita HIV/AIDS. Wakil rakyat ini menilai bahwa angka kasus HIV/AIDS di Jawa Timur masih perlu ditekan melalui langkah-langkah strategis dan alokasi anggaran yang memadai. Mereka menekankan perlunya sinergi antara dinas kesehatan, lembaga sosial, dan masyarakat dalam upaya menekan penyebaran virus tersebut.
Komisi E Berkomitmen Kawal Anggaran
Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk mengawal proses pembahasan RAPBD 2024 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pengawasan ketat, mereka berharap setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa anggota dewan juga menyoroti perlunya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Diskusi lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat untuk merumuskan rekomendasi final terkait alokasi anggaran tersebut. Masyarakat diharapkan dapat terus memantau dan memberikan masukan demi perbaikan kebijakan publik di Jawa Timur.