Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menolak rencana pemerintah daerah untuk mengajukan utang sebesar Rp 293 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun Rumah Sakit Jantung dan Stroke di provinsi tersebut.
Penolakan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2024. Banggar DPRD menilai rencana utang tersebut tidak realistis dan berpotensi membebani keuangan daerah di masa depan.
Alasan Penolakan Utang
Beberapa alasan mendasari penolakan Banggar DPRD Babel terhadap rencana utang tersebut, antara lain:
- Kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.
- Belum adanya kajian mendalam mengenai kelayakan dan urgensi pembangunan rumah sakit tersebut.
- Prioritas pembangunan daerah yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Kekhawatiran akan terjadinya pembengkakan anggaran proyek yang tidak terkendali.
Dampak Penolakan
Dengan ditolaknya rencana utang tersebut, pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan lain untuk mewujudkan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Beberapa alternatif yang mungkin dipertimbangkan adalah:
- Mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bertahap.
- Menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP).
- Mengajukan proposal bantuan ke pemerintah pusat atau lembaga donor internasional.
Keputusan Banggar DPRD Babel ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kesehatan keuangan daerah dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada kajian yang matang dan prioritas yang jelas.