Wakil rakyat di Sumatera Utara (Sumut) mendapat kritik tajam terkait pengawasan proyek senilai Rp2,7 triliun. Mereka dianggap tidak mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal, bahkan disebut ‘impoten’ dalam menghadapi proyek besar tersebut.
Proyek yang dimaksud diduga sarat dengan berbagai permasalahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, hingga saat ini, DPRD Sumut dinilai belum menunjukkan langkah signifikan untuk mengungkapkan atau menyelesaikan persoalan yang muncul.
Sejumlah kalangan menilai bahwa ketidakberdayaan DPRD ini sangat memprihatinkan mengingat besarnya anggaran yang dipertaruhkan. Proyek Rp2,7 triliun seharusnya diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian negara dan sesuai dengan peruntukan bagi masyarakat.
Kritik ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat mendorong DPRD Sumut untuk segera bertindak. Tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab, terutama untuk proyek-proyek strategis dengan nilai fantastis.