Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah tegas dengan menyerahkan sepenuhnya urusan terkait ijazah kepada Presiden Joko Widodo. Langkah ini diambil untuk menghindari kompleksitas yang mungkin timbul dari persoalan tersebut.
Dalam pernyataannya, Rektor UGM menegaskan bahwa ia tidak ingin terjebak dalam polemik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, ia memilih untuk melimpahkan kewenangan penuh kepada Presiden Jokowi agar penyelesaiannya lebih cepat dan tepat.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan administratif. Rektor UGM berharap dengan pelimpahan ini, tidak ada lagi kebingungan di kalangan mahasiswa dan alumni terkait status ijazah mereka.
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk kepercayaan penuh kepada pemerintah pusat dalam menangani masalah yang bersifat strategis. Rektor UGM yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana.
Keputusan ini pun mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk para akademisi dan pengamat pendidikan. Mereka menilai langkah ini sebagai contoh baik dalam pengelolaan krisis di lingkungan perguruan tinggi.