Seorang pengamat politik menilai bahwa efektivitas kebijakan Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi terhambat karena praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto. Kondisi ini dinilai membuat partai berlambang pohon beringin tersebut kehilangan daya tawar dan gerak yang lincah dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan.
Menurut analis tersebut, ketika seorang pimpinan partai juga merangkap sebagai menteri dalam kabinet, maka akan muncul konflik kepentingan. Kebijakan partai bisa saja tidak maksimal karena harus menyesuaikan dengan kepentingan pemerintahan. Akibatnya, suara dan aspirasi partai menjadi kurang tajam, bahkan terkesan tidak bergigi.
Fenomena ini, lanjut pengamat, bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Namun, dalam konteks Golkar saat ini, rangkap jabatan Airlangga dinilai sangat memengaruhi kemampuan partai dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Partai menjadi kurang leluasa untuk bersikap kritis karena ketua umumnya merupakan bagian dari eksekutif.
Lebih lanjut, pengamat menambahkan bahwa kondisi ini bisa berdampak pada elektabilitas partai di mata pemilih. Pemilih mungkin akan mempertanyakan konsistensi dan independensi Golkar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat jika kebijakan partai selalu seirama dengan pemerintah tanpa ada koreksi yang berarti.
Oleh karena itu, pengamat mendorong agar partai politik, khususnya Golkar, dapat memisahkan secara tegas antara jabatan partai dengan jabatan di pemerintahan. Hal ini penting agar fungsi kontrol dan kritik partai dapat berjalan optimal, serta kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi konstituen.