Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menyoroti permasalahan yang menimpa pasien gagal ginjal di wilayahnya. Mereka kehilangan akses untuk menjalani hemodialisis atau cuci darah karena status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan.
Koordinator Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Jateng, Achmad Solichin, menjelaskan bahwa temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan layanan cuci darah. Setelah ditelusuri, ternyata banyak pasien yang kartu BPJS-nya berstatus nonaktif, sehingga mereka tidak dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.
Menurut Solichin, kondisi ini sangat memprihatinkan karena bagi pasien gagal ginjal, cuci darah adalah terapi yang wajib dilakukan secara rutin. Jika terputus, nyawa mereka terancam. Ia menambahkan bahwa banyak pasien yang tidak menyadari status kepesertaannya telah nonaktif, dan mereka baru mengetahuinya saat akan melakukan tindakan medis.
Ombudsman menduga ada kendala dalam proses pembayaran iuran atau mungkin terdapat kesalahan data. Oleh karena itu, mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan serta pihak rumah sakit untuk mencari solusi terbaik.
Solichin berharap agar BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada peserta mengenai status kepesertaan, serta mempermudah proses reaktivasi. Ia juga mengimbau kepada pasien dan keluarganya untuk selalu mengecek status BPJS mereka secara berkala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan pelayanan kesehatan bagi pasien gagal ginjal di Jawa Tengah dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.