Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti isu yang mengemuka terkait dugaan pelarangan penggunaan hijab di Universitas Pertahanan (Unhan). Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa pihaknya meminta agar proses hukum segera dilakukan untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
Menurut KH Cholil Nafis, jika benar ada larangan hijab di lingkungan kampus kedinasan tersebut, maka hal itu sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Beliau menekankan bahwa setiap perempuan berhak mengenakan hijab sesuai keyakinannya, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun.
MUI berharap pihak berwenang, termasuk kepolisian dan institusi terkait, dapat menindaklanjuti laporan ini secara serius. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kejelasan serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, MUI juga mengimbau agar semua pihak menghormati perbedaan dan menjaga toleransi di lingkungan pendidikan.
Dugaan larangan hijab ini sebelumnya mencuat dari laporan sejumlah mahasiswi yang merasa hak mereka dilanggar. MUI pun mendukung upaya pencarian kebenaran dan keadilan bagi para korban.