Laskar Fiisabilillah, sebuah organisasi masyarakat di Sukabumi, menyoroti program penanganan HIV/AIDS yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Mereka mendesak agar Dinkes Sukabumi membuka secara transparan rencana anggaran untuk periode 2025-2026 terkait program tersebut.
Ketua Laskar Fiisabilillah, Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan HIV/AIDS benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Kami meminta Dinkes untuk mempublikasikan rincian anggaran HIV/AIDS tahun depan dan tahun berikutnya. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan untuk kepentingan kesehatan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Organisasi ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang HIV/AIDS. Menurut mereka, masih banyak stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS yang justru menghambat upaya pencegahan dan pengobatan. “Kami ingin program HIV/AIDS tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan penghapusan stigma. Ini harus menjadi prioritas,” tambah Ahmad.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinkes Sukabumi, dr. Reni Susanti, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan permintaan Laskar Fiisabilillah. “Kami berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan anggaran. Kami akan menyusun laporan yang jelas dan dapat diakses oleh publik,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa Dinkes akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, untuk memperkuat program HIV/AIDS di Sukabumi.
Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Sukabumi masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023, tercatat ada 150 kasus baru HIV dan 50 kasus AIDS. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Laskar Fiisabilillah berharap dengan adanya transparansi anggaran, program penanganan HIV/AIDS bisa lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga angka kasus baru bisa ditekan.