Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak dan memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Permintaan ini disampaikan menyusul masih banyaknya anak dengan HIV/AIDS (ADHA) yang belum mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Hak Anak yang Terinfeksi HIV/AIDS Harus Dipenuhi
KPAI menekankan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, berhak mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Sayangnya, masih banyak ADHA yang mengalami stigma dan kesulitan mengakses pengobatan yang memadai.
Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah, menyatakan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. “Mereka berhak mendapatkan obat antiretroviral (ARV) secara rutin, dukungan psikososial, serta lingkungan yang bebas dari perundungan,” ujarnya dalam sebuah diskusi.
Perlindungan dari Stigma dan Diskriminasi
Selain aspek medis, KPAI juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi ADHA. Stigma negatif yang melekat di masyarakat seringkali membuat anak-anak ini dikucilkan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan mental dan perkembangan psikologis mereka.
“Kami meminta pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial, untuk berkolaborasi menyusun program perlindungan yang komprehensif. Sosialisasi tentang HIV/AIDS juga harus digencarkan untuk mengurangi stigma,” tambah Ai.
Data dan Tantangan yang Dihadapi
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah anak dengan HIV/AIDS di Indonesia masih cukup signifikan. Banyak dari mereka yang lahir dari ibu dengan HIV positif dan tidak mendapatkan profilaksis yang tepat. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam menangani ADHA.
KPAI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret, seperti memperluas jangkauan layanan tes HIV pada ibu hamil, memastikan ketersediaan obat ARV di seluruh puskesmas, dan memberikan pendampingan psikososial bagi anak dan keluarganya.