Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini mengupas tuntas faktor-faktor yang memicu terjadinya krisis properti di China, yang kerap disebut sebagai ‘kiamat properti’. Dalam analisisnya, Kemenkeu juga menyoroti langkah-langkah yang dianggap kurang efektif atau impoten dari pemerintah China dalam menghadapi situasi tersebut.
Menurut data yang dihimpun, sektor properti China mengalami tekanan berat akibat utang korporasi yang membengkak, penurunan permintaan, serta kebijakan regulasi yang ketat. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan moneter yang kurang responsif dan stimulus fiskal yang lambat.
Kemenkeu menilai bahwa respons pemerintah China terhadap krisis ini masih belum memadai. Langkah-langkah yang diambil dinilai terlalu lambat dan tidak cukup kuat untuk membendung dampak negatif yang lebih luas, baik terhadap perekonomian domestik maupun global.
Analisis ini menjadi peringatan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk lebih waspada terhadap potensi risiko di sektor properti dan pentingnya kebijakan yang tepat dan cepat dalam menghadapi krisis.