Angka infeksi HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan terus meningkat, mencapai lebih dari seribu kasus setiap tahunnya. Kondisi ini memicu kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang menilai Peraturan Daerah (Perda) Kaltim yang disusun pada tahun 2007 sudah tidak memadai untuk merespons dinamika persoalan yang ada saat ini.
Menurut data yang dihimpun, tren kasus baru HIV/AIDS di provinsi tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk segera mengambil langkah strategis.
Fraksi PDI-P DPRD Kaltim menyoroti bahwa Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dinilai sudah ketinggalan zaman. Regulasi tersebut dianggap tidak lagi selaras dengan perkembangan situasi, metode penanganan, serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Perda yang ada sekarang sudah tidak relevan lagi. Banyak pasal yang tidak bisa menjawab tantangan nyata di lapangan, seperti akses layanan kesehatan yang merata, pencegahan yang lebih efektif, dan perlindungan bagi kelompok rentan,” ujar salah satu perwakilan PDI-P dalam keterangannya.
Lebih lanjut, pihaknya mendorong agar pemerintah provinsi segera merevisi perda tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, akademisi, dan komunitas peduli HIV/AIDS. Pembaruan regulasi diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Selain itu, PDI-P juga mengusulkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim, termasuk untuk kampanye edukasi, penyediaan layanan tes sukarela, serta pengobatan antiretroviral (ARV) yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Data terbaru menunjukkan bahwa penularan HIV/AIDS di Kaltim tidak hanya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, tetapi juga menyasar ibu rumah tangga dan generasi muda. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif melalui kebijakan yang baru.
Dengan revisi perda ini, diharapkan angka kasus baru dapat ditekan secara signifikan serta kualitas hidup ODHA dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih proaktif dalam membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan organisasi non-pemerintah untuk menuntaskan masalah kesehatan masyarakat ini.