Seorang guru besar statistika dari Universitas Brawijaya (UB) menekankan urgensi penggunaan data sebagai landasan dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini disampaikan dalam diskusi yang membahas berbagai isu kesehatan dan gizi, termasuk diabetes, stunting, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut pakar tersebut, pemetaan berbasis data sangat krusial untuk mengidentifikasi masalah secara akurat, merancang intervensi yang tepat sasaran, dan memantau dampak kebijakan. Tanpa data yang andal, kebijakan berisiko tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks diabetes, data diperlukan untuk mengetahui prevalensi, faktor risiko, dan distribusi geografis penderitanya. Untuk stunting, pemetaan data membantu mengungkap daerah dengan angka kejadian tinggi serta penyebab mendasar seperti kekurangan gizi dan sanitasi buruk. Sementara itu, evaluasi MBG membutuhkan data untuk menilai apakah program tersebut berhasil meningkatkan asupan gizi anak sekolah.
Guru besar itu juga mengingatkan bahwa kebijakan berbasis bukti harus menjadi prioritas, terutama dalam situasi keterbatasan anggaran. Dengan pemetaan data yang baik, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menghindari program yang tidak membawa perubahan signifikan.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa di era digital, data bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis di bidang kesehatan dan pembangunan manusia.