Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang secara khusus membahas penanganan HIV. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat strategi pencegahan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pasien.
Ranperda ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang komprehensif dalam menangani isu HIV di wilayah Makassar. Fokus utamanya bukan hanya pada pencegahan penularan, tetapi juga memastikan hak-hak pasien mendapatkan perlindungan yang layak tanpa diskriminasi.
Penyusunan aturan ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih terarah. Dengan adanya Perda ini, diharapkan penanganan HIV di Makassar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui regulasi ini, DPRD Makassar berkomitmen untuk menekan angka penyebaran HIV serta meningkatkan kualitas hidup para penyandangnya. Perlindungan pasien menjadi prioritas agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan perlakuan yang adil di masyarakat.