Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) tetap berupaya memperjuangkan alokasi dana untuk program penanggulangan HIV/AIDS, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini terbatas.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Yansen, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu HIV/AIDS. Menurutnya, meskipun kondisi keuangan daerah tidak terlalu baik, program ini tetap harus menjadi prioritas.
“Kami sadar APBD kita terbatas, tapi masalah HIV/AIDS ini tidak bisa ditunda. Ini menyangkut masa depan generasi kita,” ujar Yansen dalam sebuah pernyataan.
DPRD Kaltara berencana untuk mengusulkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) tahun ini. Mereka akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan eksekutif agar program penanggulangan HIV/AIDS bisa berjalan optimal. Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, program ini terabaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, dr. Usman, mengapresiasi dukungan DPRD. Ia berharap penambahan anggaran dapat direalisasikan sehingga upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kaltara bisa lebih maksimal.
“Dengan dukungan DPRD, kami optimistis program ini bisa berjalan lebih baik. Kami butuh anggaran untuk kegiatan sosialisasi, tes HIV, dan pengobatan bagi ODHA (Orang dengan HIV/AIDS),” jelas dr. Usman.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk terus memperjuangkan anggaran ini hingga terealisasi. Mereka berharap Pemprov Kaltara dapat memahami urgensi penanggulangan HIV/AIDS dan memberikan alokasi yang memadai.