Kebijakan desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial kembali menuai kritik. Banyak warga miskin yang justru terdata sebagai warga mampu secara administratif, sehingga hak mereka untuk menerima bantuan dicabut.
Dalam sistem desil, masyarakat dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin rendah angka desil, semakin besar prioritas untuk mendapatkan bantuan. Namun, masalah muncul ketika data yang digunakan tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala.
Akibatnya, banyak keluarga prasejahtera yang seharusnya masuk dalam desil 1 atau 2 (paling miskin) justru terdaftar di desil yang lebih tinggi. Mereka pun kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan seperti PKH, BPNT, dan subsidi lainnya.
Seorang warga bernama Sari (bukan nama sebenarnya) mengaku bingung dengan statusnya. “Saya kerja serabutan, gaji pas-pasan, tapi di kertas katanya saya sudah mampu. Bantuan langsung dipotong semua,” keluhnya.
Pakar kebijakan publik menilai bahwa sistem desil sebenarnya baik, tetapi perlu didukung oleh data yang valid dan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau. Tanpa itu, kebijakan ini justru akan menyengsarakan rakyat kecil yang menjadi sasaran utamanya.
Pemerintah sendiri mengakui masih terdapat kekurangan dalam pemutakhiran data. Mereka berjanji akan terus memperbaiki sistem agar bantuan tepat sasaran. Namun, bagi warga yang sudah terlanjur kehilangan bantuan, janji tersebut terasa hampa tanpa tindakan nyata.