Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belakangan menjadi sorotan karena mengalami defisit anggaran yang signifikan, terutama akibat penanganan penyakit katastropik. Penyakit seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal menjadi beban utama pembiayaan yang membuat dana JKN terkuras.
Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab utama dari masalah ini? Apakah karena adanya praktik kecurangan (fraud) dalam sistem, kesalahan dalam pengelolaan, atau memang biaya pengobatan penyakit-penyakit tersebut sudah sangat tinggi sejak awal?
Menurut pengamat kebijakan publik, dugaan fraud dalam klaim JKN bukanlah hal baru. Modus yang sering terjadi antara lain adalah diagnosis yang dilebih-lebihkan (upcoding), tagihan untuk tindakan yang tidak perlu, atau bahkan pemalsuan data pasien. Hal ini tentu membuat anggaran jaminan kesehatan semakin jebol.
Selain itu, tata kelola yang buruk juga disinyalir menjadi faktor. Misalnya, lemahnya pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sistem verifikasi klaim yang kurang ketat membuat celah bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan dana publik.
Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit katastropik memang membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar. Mulai dari operasi, obat-obatan mahal, hingga perawatan jangka panjang. Tanpa manajemen risiko dan pencegahan yang efektif, biaya ini akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah komprehensif. Mulai dari penguatan pengawasan untuk mencegah fraud, perbaikan tata kelola, hingga program promotif dan preventif agar angka kejadian penyakit katastropik bisa ditekan. Jika tidak, defisit JKN akan terus berulang dan membebani keuangan negara.
Kesimpulannya, masalah dana JKN yang boncos bukan semata-mata karena satu faktor. Kombinasi antara fraud, tata kelola yang lemah, dan karakteristik penyakit katastropik yang mahal menjadi tantangan yang harus segera diatasi demi keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.