Kebijakan anyar yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ternyata memicu keresahan di kalangan pemulung dan para pengangkut sampah. Pasalnya, aturan ini dianggap menyulitkan aktivitas mereka sehari-hari dalam mencari nafkah.
Sejumlah pemulung mengaku kebingungan dengan adanya ketentuan baru tersebut. Mereka merasa bahwa kebijakan ini belum disosialisasikan dengan baik, sehingga banyak yang tidak memahami teknis pelaksanaannya. Akibatnya, mereka khawatir akan kehilangan sumber penghasilan utama.
Dampak Kebijakan Terhadap Sektor Informal
Para pengangkut sampah yang biasanya mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA) atau lokasi pengumpulan sementara kini harus beradaptasi dengan aturan yang berbeda. Beberapa di antaranya mengeluhkan bahwa jarak tempuh menjadi lebih jauh dan biaya operasional meningkat, sementara pendapatan cenderung tetap atau bahkan menurun.
Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan mengurangi jumlah pemulung yang beroperasi, karena tidak semua mampu mengikuti prosedur baru yang ditetapkan. Hal ini tentu berdampak pada rantai daur ulang dan kebersihan kota secara keseluruhan.
Harapan dari Para Pekerja Sektor Informal
Di tengah kebingungan tersebut, para pemulung dan pengangkut sampah berharap agar Pemkot Makassar dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga meminta adanya solusi yang tidak memberatkan, seperti penyediaan tempat penampungan sementara yang lebih dekat atau subsidi untuk biaya transportasi.
Kebijakan yang baik seharusnya mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Dengan demikian, upaya menjaga kebersihan kota tidak justru mengorbankan mata pencaharian warga kecil.