Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah kasus di mana anak-anak yang hidup dengan HIV masih menghadapi penolakan saat mendaftar sekolah. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Temuan ini terungkap dalam sebuah kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Mereka mendapati bahwa stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak pengidap HIV masih cukup kuat di lingkungan pendidikan. Beberapa sekolah terang-terangan menolak menerima anak-anak tersebut dengan alasan yang tidak jelas.
Lebih lanjut, akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi kendala serius. Banyak anak dengan HIV kesulitan mendapatkan pengobatan rutin, termasuk obat antiretroviral (ARV) yang sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan mereka. Padahal, pengobatan yang teratur dapat membantu mereka hidup normal dan produktif.
DPRD DKI mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret. Langkah tersebut meliputi pengawasan ketat terhadap sekolah-sekolah agar tidak melakukan diskriminasi, serta memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang ramah dan mudah diakses bagi anak-anak dengan HIV. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk mengikis stigma negatif yang masih melekat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa hak pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar setiap anak, tanpa terkecuali. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal masalah ini hingga tuntas.