Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kabar yang beredar mengenai larangan penggunaan hijab di lingkungan Universitas Pertahanan (Unhan). Tokoh ulama, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa isu ini harus segera ditangani melalui jalur hukum.
Dalam keterangannya, KH Cholil menyatakan bahwa jika benar ada larangan berhijab di institusi pendidikan tinggi tersebut, maka hal itu merupakan bentuk diskriminasi yang tidak bisa ditoleransi. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya, termasuk dalam berpakaian sesuai syariat.
Lebih lanjut, KH Cholil mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan terhadap simbol keagamaan, seperti hijab, harus diuji secara hukum. Ia mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti pelanggaran.
Pernyataan MUI ini muncul setelah beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan adanya larangan hijab bagi mahasiswi di Unhan. Hingga saat ini, pihak Unhan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, berbagai kalangan mendesak agar masalah ini segera diklarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
KH Cholil juga mengimbau agar publik tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan yang transparan dari otoritas terkait. Yang terpenting, kata dia, adalah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang diskriminatif.