Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian serius terhadap isu yang beredar mengenai kemungkinan adanya larangan penggunaan hijab di lingkungan Universitas Pertahanan (Unhan). Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar kasus ini ditangani secara hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Menurut KH Cholil Nafis, isu larangan hijab ini merupakan hal yang sensitif dan perlu segera diklarifikasi. Beliau menekankan pentingnya proses hukum yang transparan untuk mengusut kebenaran di balik dugaan tersebut, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. MUI berharap pihak berwenang dapat bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran terhadap hak-hak beragama.
Lebih lanjut, KH Cholil Nafis mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Setiap kebijakan di institusi pendidikan, termasuk Unhan, harus selaras dengan konstitusi dan tidak boleh mendiskriminasi salah satu keyakinan. MUI siap mengawal proses ini agar hak-hak mahasiswa dan civitas akademika tetap terlindungi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Unhan belum memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut. Masyarakat dan berbagai organisasi keagamaan masih menunggu klarifikasi dari institusi terkait untuk memastikan tidak ada praktik diskriminasi di lingkungan kampus tersebut.