Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memberikan pernyataan tegas terkait isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel. Ia memastikan bahwa TPP ASN tidak akan dikurangi atau dipotong untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Hidayat Arsani untuk meredakan kekhawatiran yang beredar di kalangan pegawai negeri. Menurutnya, pembiayaan proyek rumah sakit tersebut telah dianggarkan dari sumber lain yang sah dan tidak mengganggu hak-hak ASN.
Klarifikasi Gubernur Soal Sumber Dana RS
Hidayat Arsani menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke merupakan program prioritas daerah yang didanai melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, tidak ada kaitannya dengan pemotongan TPP ASN.
“Saya tegaskan, TPP ASN tidak tersentuh. Tidak ada pemotongan untuk pembangunan RS Jantung dan Stroke. Semua sudah dianggarkan dengan baik,” ujar Hidayat Arsani dalam keterangan resminya.
Komitmen Terhadap Kesejahteraan ASN
Lebih lanjut, Gubernur berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan para ASN di lingkungan Pemprov Babel. Ia menganggap TPP sebagai hak yang harus diterima penuh oleh setiap pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.
Pemerintah Provinsi Babel, kata Hidayat, selalu berupaya mencari solusi pembiayaan pembangunan tanpa harus membebani atau mengurangi hak-hak dasar pegawai. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Dengan pernyataan ini, diharapkan seluruh ASN di Bangka Belitung dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa ada kekhawatiran mengenai pemotongan penghasilan mereka.