Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Meski begitu, para wakil rakyat tersebut dengan tegas menolak skema pembiayaan yang menggunakan pinjaman daerah.
Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan yang cukup alot antara eksekutif dan legislatif. DPRD menilai bahwa pembangunan fasilitas kesehatan ini memang sangat mendesak untuk meningkatkan pelayanan medis bagi masyarakat, khususnya penderita penyakit jantung dan stroke yang semakin meningkat.
Namun, dari segi pendanaan, DPRD berpendapat bahwa skema pinjaman dinilai kurang tepat dan berpotensi membebani keuangan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain yang lebih aman dan tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai gantinya, DPRD mengusulkan agar pembangunan rumah sakit tersebut didanai melalui mekanisme lain, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau memanfaatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat merealisasikan proyek vital ini tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal daerah.
Rumah Sakit Jantung dan Stroke ini direncanakan akan menjadi pusat rujukan utama di wilayah Bangka Belitung, sehingga keberadaannya dinilai sangat krusial. Dengan persetujuan ini, pemerintah daerah diminta segera menyusun rencana pendanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.