Gus Iwan Zunaih Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan dan Meningkatnya Kasus HIV/AIDS Saat Reses di Gresik

Home blog Gus Iwan Zunaih Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan dan Meningkatnya Kasus HIV/AIDS Saat Reses di Gresik
Gus Iwan Zunaih Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan dan Meningkatnya Kasus HIV/AIDS Saat Reses di Gresik
Gus Iwan Zunaih Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan dan Meningkatnya Kasus HIV/AIDS Saat Reses di Gresik

Dalam kunjungan resesnya di Gresik, anggota DPR RI, Gus Iwan Zunaih, menyoroti dua isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat, yaitu dikotomi anggaran pendidikan dan lonjakan kasus HIV/AIDS. Ia menekankan pentingnya pemerataan alokasi dana pendidikan agar tidak hanya terpusat pada institusi formal, namun juga menjangkau lembaga keagamaan dan non-formal yang menjadi tulang punggung pendidikan karakter.

Dikotomi Anggaran Pendidikan: Kesenjangan yang Harus Diatasi

Gus Iwan mengkritisi adanya ketimpangan dalam pembagian anggaran pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, serta antara pendidikan umum dan keagamaan. Menurutnya, banyak madrasah dan pondok pesantren yang minim fasilitas, sementara sekolah negeri mendapat alokasi dana yang lebih besar. Ia mendesak pemerintah untuk menghapus sekat dikotomi ini agar setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Lonjakan Kasus HIV/AIDS: Ancaman Nyata bagi Generasi Muda

Selain anggaran pendidikan, Gus Iwan juga menyoroti peningkatan signifikan kasus HIV/AIDS di Gresik. Data terbaru menunjukkan bahwa angka penularan di kalangan remaja dan usia produktif terus meningkat. Ia menyerukan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif tentang pencegahan HIV/AIDS, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas. Politisi PKS ini juga mendorong penguatan layanan kesehatan dan akses terhadap tes HIV secara gratis bagi masyarakat.

Reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Gus Iwan berjanji akan membawa permasalahan ini ke tingkat nasional untuk dicari solusinya bersama pemerintah pusat.