
Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Hal ini menyusul keputusan Global Fund yang menghentikan program hibahnya.
Desakan dari DPRD
Komisi yang membidangi kesehatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menekankan pentingnya kesiapan finansial daerah. Mereka meminta agar alokasi dana untuk program HIV/AIDS tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan internasional.
Langkah Antisipasi
Menurut para wakil rakyat tersebut, pemda harus mulai merancang skema pendanaan sendiri. Langkah ini dinilai krusial agar layanan bagi penderita dan upaya pencegahan HIV/AIDS tetap berjalan tanpa kendala berarti.
- Pemda diminta memasukkan pos anggaran HIV/AIDS secara khusus di APBD 2027.
- DPRD akan mengawal proses penganggaran agar tidak terlewat.
- Diharapkan tidak ada kekosongan layanan saat masa transisi hibah berakhir.
Keputusan Global Fund untuk menghentikan hibah menjadi peringatan bagi daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan program kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan HIV/AIDS.