Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang HIV/AIDS bukanlah sekadar formalitas belaka. Ia memastikan bahwa aturan ini dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Darlis mengungkapkan bahwa target penyelesaian Raperda tersebut adalah pada 19 November mendatang. Ia berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu sehingga regulasi ini bisa segera diterapkan.
Lebih lanjut, Darlis menjelaskan bahwa Raperda ini akan menjadi payung hukum yang komprehensif dalam penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur. Mulai dari upaya pencegahan, pengobatan, hingga perlindungan hak-hak orang dengan HIV/AIDS (ODHA) akan diatur secara jelas.
“Kami tidak ingin peraturan ini hanya menjadi tumpukan kertas. Substansinya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan,” ujar Darlis.
Dengan adanya Raperda ini, diharapkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dapat diminimalkan, serta akses layanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS semakin mudah di Kaltim. DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga menjadi peraturan daerah yang paripurna.