Nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu masih menjadi tanda tanya besar. Pemerintah Kota Bekasi pun mengaku kebingungan jika harus membayar gaji mereka dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketidakjelasan status dan nasib PPPK paruh waktu ini menjadi momok yang menghantui. Pemkot Bekasi dihadapkan pada dilema yang rumit. Di satu sisi, mereka ingin memberikan kepastian bagi para pekerja. Di sisi lain, keuangan daerah belum tentu mampu menanggung beban gaji tambahan yang cukup besar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Tedy Hafni, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyebut bahwa kondisi ini membuat pihaknya pusing tujuh keliling. Sebab, komitmen pembayaran gaji untuk PPPK paruh waktu belum memiliki payung hukum yang jelas.
“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Soal gaji ini kan bukan wewenang kami sepenuhnya,” ujar Tedy.
Ia menambahkan, jika akhirnya harus dibebankan pada APBD, maka Pemkot Bekasi harus melakukan penyesuaian anggaran yang tidak mudah. Hal ini tentu akan berdampak pada program-program pembangunan lainnya.
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan status PPPK paruh waktu akan diatur secara definitif. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah mengabdi namun belum mendapatkan kejelasan tentang hak mereka.