Pemerintah Kabupaten Ponorogo baru saja mengeluarkan aturan baru yang membuat mitra SPPG (Sistem Pengelolaan Pangan dan Gizi) setempat kebingungan. Aturan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para relawan MBG (Makanan Bergizi Gratis).
Aturan baru ini menuai protes karena dianggap memberatkan. Para mitra SPPG mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang tiba-tiba berubah. Mereka khawatir jika aturan ini terus dijalankan, biaya operasional akan membengkak dan berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Seorang perwakilan mitra SPPG mengatakan, “Kami sangat terbebani. Aturan baru ini tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga kami kebingungan. Padahal, program MBG sudah berjalan lancar. Jika aturan ini dipaksakan, bukan tidak mungkin kami harus merumahkan beberapa relawan.”
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, dengan adanya aturan baru ini, kelangsungan program tersebut justru terancam. Para relawan yang selama ini menjadi tulang punggung program MBG khawatir akan kehilangan pekerjaan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji ulang aturan tersebut dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar program MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan para relawan.