Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang berencana mengalokasikan anggaran untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencegahan perilaku LGBT. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan angka penyebaran HIV serta mencegah munculnya aksi main hakim sendiri di masyarakat.
Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas dalam menangani isu LGBT di Kota Malang. Dengan adanya regulasi, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat bertindak secara terukur tanpa harus melanggar hak asasi manusia.
Ketua DPRD Kota Malang menyatakan bahwa pembahasan Ranperda ini sudah masuk dalam program legislasi daerah tahun ini. Ia menekankan pentingnya aturan yang komprehensif agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban tindakan sepihak.
Selain fokus pada pencegahan, Ranperda ini juga akan mengatur upaya rehabilitasi dan edukasi bagi masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi semua warga tanpa diskriminasi.
Dengan adanya Ranperda ini, DPRD berharap kasus HIV dapat ditekan secara signifikan dan masyarakat tidak lagi mengambil tindakan di luar hukum. Aturan ini juga akan memperkuat peran lembaga terkait dalam melakukan sosialisasi dan penanganan.