Anggaran perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah (pemda) kebingungan mencari solusi untuk menekan lonjakan biaya tersebut.
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), kenaikan biaya perjalanan dinas DPRD ini menjadi beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak pemda yang kesulitan mengalokasikan dana tambahan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Kepala daerah di sejumlah kota mengeluhkan situasi ini. Mereka menyebut bahwa lonjakan biaya perjalanan dinas tidak sebanding dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alhasil, pemda terpaksa memutar otak untuk menyeimbangkan anggaran, termasuk dengan memotong pos belanja lain yang dianggap kurang prioritas.
APEKSI mencatat bahwa faktor utama pembengkakan adalah kenaikan harga tiket pesawat dan akomodasi hotel. Selain itu, frekuensi perjalanan dinas yang tinggi juga turut menyumbang lonjakan biaya. Padahal, sesuai aturan, perjalanan dinas harus didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berorientasi pada kepentingan publik.
Untuk mengatasi masalah ini, APEKSI mendorong pemda untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan perjalanan dinas. Penggunaan teknologi seperti rapat virtual juga disarankan sebagai alternatif untuk mengurangi intensitas perjalanan fisik. Langkah ini diharapkan dapat menekan anggaran tanpa mengurangi efektivitas kerja dewan.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar pengeluaran daerah lebih difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Lonjakan biaya perjalanan dinas DPRD dinilai kurang tepat di tengah situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.