DPRD Jatim Usulkan Alihkan Anggaran Rp 4 Miliar untuk Pemeriksaan TB dan HIV

Home blog DPRD Jatim Usulkan Alihkan Anggaran Rp 4 Miliar untuk Pemeriksaan TB dan HIV
DPRD Jatim Usulkan Alihkan Anggaran Rp 4 Miliar untuk Pemeriksaan TB dan HIV
DPRD Jatim Usulkan Alihkan Anggaran Rp 4 Miliar untuk Pemeriksaan TB dan HIV

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan agar anggaran sebesar Rp 4 miliar yang semula dialokasikan untuk Program Kegiatan Gotong Royong (PKG) dialihkan ke program screening atau pemeriksaan dini Tuberkulosis (TB) dan HIV. Langkah ini diambil untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan dua penyakit menular tersebut di wilayah Jawa Timur.

Latar Belakang Usulan

Usulan ini muncul dalam rapat pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Para anggota dewan menilai bahwa alokasi dana untuk PKG belum efektif dan lebih mendesak digunakan untuk program kesehatan yang lebih strategis, terutama dalam menghadapi tingginya kasus TB dan HIV di provinsi tersebut.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, angka kasus TB dan HIV masih cukup tinggi. Deteksi dini melalui screening massal dianggap sebagai langkah kunci untuk menekan penyebaran dan meningkatkan kesuksesan pengobatan.

Rencana Pengalihan Anggaran

Anggaran Rp 4 miliar yang diusulkan untuk dialihkan tersebut akan digunakan untuk:

  • Melaksanakan screening TB dan HIV di berbagai puskesmas dan fasilitas kesehatan di Jawa Timur.
  • Menyediakan alat dan bahan diagnostik yang memadai.
  • Melatih tenaga kesehatan dalam pelaksanaan screening dan konseling.
  • Mendukung program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini TB dan HIV.

Dengan pengalihan ini, diharapkan cakupan screening dapat meluas dan lebih banyak warga yang terdeteksi secara dini, sehingga dapat segera mendapatkan penanganan yang tepat.

Tanggapan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik usulan dari DPRD tersebut. Mereka akan mengkaji lebih lanjut teknis pelaksanaan pengalihan anggaran ini, termasuk memastikan bahwa program PKG yang sudah berjalan tidak terhambat secara signifikan.

“Kami akan melihat prioritas dan dampak dari usulan ini. Yang terpenting adalah efektivitas penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan,” ujar seorang pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur.

Proses pembahasan anggaran diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, dengan harapan keputusan final dapat segera diambil untuk kepentingan masyarakat luas.