Proses pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan HIV di Kota Makassar telah mencapai babak baru. Kini, rancangan peraturan tersebut tengah dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD setempat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah kota bersama legislatif untuk memperkuat landasan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS di wilayah tersebut. Dengan adanya Perda, diharapkan akan ada payung hukum yang jelas untuk berbagai program pencegahan, pengobatan, serta perlindungan hak-hak orang dengan HIV (ODHIV).
Pembahasan di Bapemperda menjadi tahapan krusial sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah. Dalam forum ini, berbagai masukan dan penyempurnaan dari fraksi-fraksi serta pemangku kepentingan akan diakomodasi.
Sebelumnya, inisiatif pembentukan Perda HIV ini telah melalui proses panjang, termasuk pengumpulan aspirasi dari masyarakat dan kelompok peduli HIV/AIDS. Diharapkan, peraturan ini nantinya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan inklusif bagi seluruh warga Makassar.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan regulasi ini dapat dipantau melalui portal resmi DPRD Makassar atau kanal berita terpercaya.