Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang HIV/AIDS. Langkah ini diambil agar kebijakan yang ada lebih relevan dengan kondisi dan tantangan terkini dalam penanganan virus mematikan tersebut.
Revisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga perlindungan hak-hak orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Perubahan drastis dalam pola penyebaran dan pengobatan HIV/AIDS mendorong pemprov untuk menyesuaikan aturan yang sudah ada.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, melalui keterangan resmi, menyatakan bahwa perda yang baru nantinya akan lebih komprehensif. Aturan ini diharapkan bisa mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di daerah.
Proses revisi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pakar kesehatan. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik dan draf perda yang baru.
Dengan adanya revisi ini, diharapkan penanganan HIV/AIDS di Kaltim dapat lebih efektif dan mengurangi stigma yang kerap dialami oleh ODHA. Perda yang baru ditargetkan rampung dan disahkan pada tahun ini.