Dalam upaya mengatasi penyakit zoonosis, pendekatan Satu Kesehatan menjadi semakin relevan. Konsep ini menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Namun, implementasinya memerlukan landasan hukum yang kuat.
Penyakit zoonosis, seperti flu burung atau rabies, tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak pada sektor peternakan dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor menjadi kunci penanggulangan yang efektif.
Dalam konteks Indonesia, institusionalisasi pendekatan Satu Kesehatan perlu diwujudkan melalui regulasi yang jelas. Hal ini mencakup koordinasi lintas kementerian, penguatan sistem surveilans, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang terstruktur.
Tanpa kerangka hukum yang memadai, upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis rentan terhambat oleh tumpang tindih wewenang atau kurangnya sinergi antarinstansi. Oleh sebab itu, pengesahan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengintegrasikan prinsip Satu Kesehatan menjadi langkah strategis.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga krusial. Edukasi tentang risiko zoonosis dan praktik pencegahan harus disebarluaskan secara masif, sejalan dengan kebijakan yang diterapkan.
Secara keseluruhan, pendekatan Satu Kesehatan bukan sekadar konsep ideal, melainkan kebutuhan nyata dalam menghadapi ancaman penyakit yang melintasi batas spesies. Dengan dukungan hukum yang kokoh, integrasi ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.