Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali melakukan penyesuaian terhadap daftar layanan kesehatan yang ditanggung. Mulai Januari 2026, terdapat 21 jenis penyakit yang tidak lagi masuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan memastikan pelayanan yang lebih tepat sasaran.
Daftar Penyakit yang Dikecualikan
Berikut adalah 21 penyakit yang tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan per Januari 2026:
- Kanker stadium lanjut (tanpa harapan sembuh)
- Penyakit ginjal kronis stadium akhir (tanpa transplantasi)
- Sirosis hati dekompensata
- Gagal jantung kongestif stadium akhir
- Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) stadium berat
- Demensia Alzheimer stadium lanjut
- Penyakit Parkinson stadium lanjut
- Sklerosis multipel progresif
- HIV/AIDS stadium akhir
- Tuberkulosis multi-resisten obat (MDR-TB) yang tidak responsif
- Hepatitis B dan C kronis dengan komplikasi sirosis atau kanker hati
- Penyakit autoimun tertentu (misalnya lupus eritematosus sistemik berat)
- Penyakit kulit kronis tertentu (misalnya psoriasis plak parah)
- Penyakit genetik langka (misalnya distrofi otot Duchenne)
- Penyakit metabolik bawaan (misalnya fenilketonuria)
- Kegagalan tumbuh kembang pada anak akibat malnutrisi kronis
- Penyakit jantung bawaan kompleks yang tidak dapat dioperasi
- Penyakit pembuluh darah otak (stroke) dengan kecacatan permanen total
- Penyakit ginjal polikistik dengan gagal ginjal
- Penyakit hati berlemak non-alkoholik (NAFLD) stadium sirosis
- Penyakit paru interstisial idiopatik (IPF) stadium lanjut
Latar Belakang dan Tujuan
Keputusan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas biaya dan manfaat klinis. BPJS Kesehatan bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya pada layanan yang memberikan dampak paling besar bagi kesehatan masyarakat. Penyakit-penyakit tersebut umumnya memerlukan perawatan jangka panjang dengan biaya tinggi dan prognosis yang buruk, sehingga dianggap kurang efisien untuk ditanggung oleh dana jaminan sosial.
Dampak dan Solusi
Masyarakat yang menderita penyakit-penyakit tersebut tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui program bantuan sosial lainnya, asuransi swasta, atau skema pembiayaan khusus dari pemerintah. BPJS Kesehatan juga akan menyediakan jalur konsultasi dan pendampingan bagi peserta yang terdampak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperluas akses bagi peserta yang membutuhkan layanan yang lebih mendesak dan efektif secara klinis.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ini dapat diperoleh melalui kantor BPJS Kesehatan setempat atau melalui situs resmi BPJS Kesehatan.